Upaya Meningkatkan Akses Air Bersih PUPR Bangun 16 SPAM
ungkapsebab.com. BERITA CIAMIS. Dalam upaya meningkatkan akses air bersih dan memperkuat ketahanan air bagi masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ciamis melalui Bidang Cipta Karya akan melaksanakan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 16 titik pada tahun 2025. Lokasi pembangunan tersebar di beberapa wilayah.
Didanai DAK, Proyek SPAM Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran
Plt. Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Ciamis, melalui Ahli Muda Teknik Remi Setiawan, menjelaskan bahwa proyek ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak terdampak oleh efisiensi anggaran sebagaimana kebijakan yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres).
Meski sempat tertunda karena menunggu Surat Keputusan dari Kementerian Keuangan, kini proyek telah memasuki tahap pelaksanaan.
“Setiap titik proyek diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp500 juta. Progres fisik saat ini sudah mencapai sekitar 50 persen, dan pekerjaan dilakukan hampir serempak di seluruh lokasi,” kata Remi saat ditemui di kantornya. Rabu (14/05/2025)
Uji Kualitas Air oleh Labkesda Jadi Tahap Krusial
Remi menekankan pentingnya aspek kualitas air dalam proyek SPAM. Oleh karena itu, PUPR Ciamis menggandeng Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk melakukan pengujian terhadap sampel air dari semua titik.
“Pengujian mencakup aspek fisik, kimia, hingga mikrobiologi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa air yang nanti digunakan masyarakat benar-benar layak dan aman dikonsumsi,” ujarnya.
Remi menjelaskan, dua dari 16 titik memanfaatkan sumber mata air alami, sementara 14 titik lainnya menggunakan sumur bor. Hasil dari uji laboratorium akan menjadi acuan penting dalam pembangunan sistem distribusi air.
“Jika hasil menunjukkan air tidak layak konsumsi, maka akan dilakukan evaluasi teknis, termasuk kemungkinan penggunaan teknologi filtrasi tambahan atau penggantian sumber air,” tambah Remi.
Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci Pengelolaan Berkelanjutan
Proyek tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan hingga pengelolaan pasca-proyek. Setelah sistem SPAM selesai dibangun, aset akan dihibahkan dan dikelola oleh desa melalui kelompok pengelola air minum.
“Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengelola. Akan ada iuran bulanan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional di tiap lokasi, seperti biaya listrik,” tutur Remi.
BACA JUGA :dpmptsp-dukung-program-kb-p2wkss-permudah-perizinan/
Menurut Remi pemerintah daerah, dalam hal ini PUPR, akan berperan sebagai pembina dan pendamping teknis. Harapannya, masyarakat bisa aktif menjaga dan memelihara fasilitas ini agar berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Kami berharap masyarakat dapat menggunakan air dengan bijak, tidak hanya untuk kebutuhan minum, tetapi juga untuk kegiatan rumah tangga lainnya. Partisipasi dan kesadaran bersama sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air,” pungkasnya. (Acip/ungkapsebab.com)
