DPRD Garut Absen, Suara Rakyat Terabaikan

ungkapsebab.com, BERITA GARUT.  Harapan masyarakat untuk berdialog langsung dengan para wakil rakyat di Gedung DPRD Garut pupus sudah. Mimbar Bebas yang digagas sebagai ruang diskusi terbuka, Senin (26/05/2025), justru berlangsung tanpa satu pun kehadiran anggota dewan.

Forum Publik yang Diharapkan Jadi Ruang Dialog Justru Berakhir Sepihak

Forum yang dijadwalkan pukul 14.15 WIB itu awalnya disambut antusias oleh masyarakat. Mahasiswa, perwakilan komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil hadir membawa beragam isu penting untuk disampaikan, mulai dari alih fungsi lahan, revitalisasi Pasar Induk, hingga evaluasi 100 hari pemerintahan daerah. Namun, kursi-kursi legislator dibiarkan kosong tanpa kejelasan.

“Kami tidak datang untuk mengemis perhatian. Kami datang untuk mengingatkan mereka akan janji yang pernah diucapkan,” ujar seorang mahasiswa dari Universitas Garut dalam orasinya. Pernyataannya disambut riuh oleh peserta forum yang merasa kecewa.

DPRD Garut Tak Hadir di Mimbar Bebas, Masyarakat Tuntut Pertanggungjawaban

Pihak penyelenggara menyebutkan bahwa undangan telah disampaikan secara resmi kepada DPRD. Namun hingga forum dibuka, tak ada satu pun anggota maupun perwakilan dewan yang muncul. Tak ada surat pembatalan, tak ada klarifikasi, bahkan tak ada kabar.

Seorang aktivis komunitas menyampaikan bahwa ketidakhadiran ini bukan sekadar masalah etika, tetapi mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Ia mengatakan, “Jika dalam forum seperti ini saja mereka tidak hadir, bagaimana mungkin kita percaya bahwa suara kita diperjuangkan dalam ruang-ruang kebijakan?”

Kursi Wakil Rakyat Kosong, Suara Rakyat Menggema Tanpa Jawaban

Peserta forum menilai sikap diam DPRD sebagai bentuk pembiaran terhadap hak partisipasi publik. Padahal dalam negara demokrasi, keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan bukan sekadar pelengkap, tetapi elemen utama yang seharusnya dijaga.

Salah satu orator menyebut ketidakhadiran ini sebagai pengkhianatan terhadap amanah. “Demokrasi bukan seremoni lima tahunan. Demokrasi hidup dari dialog, kritik, dan keberanian mendengar suara rakyat,” tegasnya.

Ketika Undangan Rakyat Diabaikan: Kritik, Kekecewaan, dan Ancaman Aksi Lanjutan

Tidak sedikit peserta yang mempertanyakan: di mana komitmen anggota DPRD terhadap transparansi dan akuntabilitas? Beberapa bahkan menyebut forum ini sebagai ujian kecil yang gagal dijalani oleh para legislator.

Sebagai respons atas kekecewaan itu, koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa menyatakan akan menggelar aksi lanjutan pada Senin, 2 Juni 2025. Mereka menuntut kehadiran fisik dan moral anggota DPRD, serta meminta penjelasan terbuka atas insiden ketidakhadiran ini.

BACA JUGA: Komitmen Ciamis Lindungi Kesehatan Masyarakat

DPRD Absen Tanpa Alasan, Legitimasi Demokrasi Lokal Dipertanyakan

“Kami akan datang kembali, dengan jumlah lebih besar dan suara yang lebih keras. Jika mereka tidak siap mendengar, maka kami akan terus bicara sampai didengar,” ucap salah satu koordinator aksi.

Insiden ini menjadi catatan serius bagi kualitas demokrasi lokal di Garut. Ketika rakyat bersuara namun wakilnya tak hadir, maka yang tergerus bukan hanya kepercayaan, tetapi juga legitimasi politik itu sendiri.

Kini, publik menunggu: apakah DPRD Garut akan menjawab, atau terus memilih diam? (Liklik/ungkapsebab.com)