Atasi Banjir, KDM Harapan Warga Lakbok dan Purwadadi untuk Turun Tangan
ungkapsebab.web.id, BERITA CIAMIS. Permasalahan banjir yang kerap melanda Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Purwadadi kembali mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar Selasa, (4/02/2026). Warga berharap Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), segera turun tangan untuk mengatasi banjir yang telah berlangsung puluhan tahun.
Kepala Desa Purwadadi, Marhani, menyatakan banjir menjadi persoalan krusial bagi masyarakat Ciamis selatan yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi Kabupaten Ciamis. Menurutnya, kondisi banjir yang terus berulang menyebabkan petani mengalami kerugian besar akibat gagal panen.
“Luas area pertanian di dua kecamatan ini sekitar 3.000 hektare. Setiap musim hujan, banjir selalu datang dan merugikan petani secara ekonomi,” katanya.
Marhani berharap Gubernur Jawa Barat dapat hadir langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata yang dialami masyarakat, sekaligus memastikan adanya solusi konkret agar dampak banjir tidak terus berlarut-larut.
Hal senada juga disampaikan Ketua ADESI Kecamatan Purwadadi, Pipin. Ia menjelaskan bahwa banjir bukan persoalan baru, melainkan telah terjadi selama puluhan tahun akibat Sungai Cilisung yang tidak lagi mampu menampung debit air saat musim hujan.
“Sungai Cilisung membentang dari Kota Banjar, Kabupaten Ciamis hingga Kabupaten Pangandaran. Seharusnya penanganan menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), namun hingga kini belum terlihat langkah nyata di lapangan,” ujarnya.
Pipin menegaskan harapan besar masyarakat kepada Gubernur Jawa Barat, untuk segera mengambil peran aktif dan mengoordinasikan pihak-pihak terkait. Ia meyakini hanya kepemimpinan Gubernur yang mampu mempercepat penyelesaian masalah banjir lintas wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok, Sadad, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Lakbok, penanganan banjir menjadi usulan prioritas utama. Menurutnya, Sungai Cilisung perlu segera dinormalisasi melalui pengerukan.
“Pemerintah Kabupaten Ciamis kemungkinan besar tidak mampu menangani persoalan ini sendiri. Peran BBWS dan dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan,” kata Sadad.
Sadad menambahkan bahwa dalam Musrenbang, pihak BBWS menyarankan agar pemerintah kabupaten mengajukan surat atau proposal resmi ke kementerian terkait.
Sadad juga mengingatkan agar kunjungan pejabat tidak berhenti pada peninjauan semata tanpa realisasi.
Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi NasDem, Endang Cahyadi, mengakui pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, termasuk pengerukan sungai dari hulu hingga anak Sungai Cilisung serta mendorong BBWS melakukan normalisasi di wilayah Pangandaran. Namun, ia menilai proses penanganannya masih berjalan lambat.
BACA JUGA: Pengajian Keliling Karang Taruna Mitra Karya
“Karena Sungai Cilisung melintasi tiga wilayah, yakni Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran, maka dibutuhkan peran langsung Gubernur Jawa Barat untuk mengoordinasikan penanganannya,” ujar Endang.
Menurut Endang, Gubernur Jawa Barat juga perlu mengalokasikan anggaran kompensasi guna mengurangi dampak banjir bagi masyarakat di Kecamatan Purwadadi, Lakbok, serta wilayah Pangandaran seperti Kecamatan Mangunjaya dan Padaherang.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merespons keluhan warga dan petani yang selama ini menanggung kerugian besar akibat banjir yang terus berulang,” ungkapnya. (Sari/US)
