Serap Aspirasi di Baregbeg, Andang Irfan Sahara Soroti Dana PKK
ungkapsebab.web.id, BERITA CIAMIS. Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi PBB, Andang Irfan Sahara, S.Ag., S.H., M.H., resmi memulai agenda Reses I Tahun Sidang 2026.
Mengawali rangkaian kegiatannya, legislator dari Dapil Ciamis VI ini menemui konstituen di GOR Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg, Senin (2/02/2026).
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 6 Februari 2026 mendatang ini, menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah secara langsung kepada wakil rakyat mereka.
Dalam resesnya, Andang mengungkapkan rasa syukurnya atas sambutan hangat warga. Menurutnya, ini adalah kali pertama dirinya menggelar titik reses di Desa Pusakanagara, namun antusiasme yang ditunjukkan masyarakat sangat tinggi.
”Alhamdulillah, ini pertama kalinya saya melaksanakan reses di Desa Pusakanagara. Antusiasme warga luar biasa. Banyak aspirasi krusial yang langsung disampaikan kepada kami,” ujarnya.
Dalam resesnya Andang menampung Keluhan terkait Dana Desa, PKK dan Nasib Sawah Bulu dung, serta muncul beberapa isu dominan yang menjadi perhatian warga, di antaranya. Pemberdayaan Perempuan.
Warga juga mengeluhkan berkurangnya alokasi dana desa yang berdampak pada operasional Tim Penggerak PKK. Hal ini, menghambat program pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi kaum perempuan di desa.
Sementara dalam Sektor Pertanian, Para petani setempat melaporkan kondisi sawah buludung yang memerlukan penanganan teknis segera agar produktivitas tetap terjaga.
Aspirasi klasik namun vital seperti perbaikan jalan lingkungan, serta pemeliharaan fasilitas pendidikan juga tetap menjadi sorotan utama warga.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Andang menegaskan bahwa seluruh masukan telah dicatat dan akan menjadi prioritas dalam pembahasan di tingkat legislatif.
BACA JUGA: Kunjungan Mentri LHK Ciamis jadi Percontohan Pengelolaan Sampah
”Semua aspirasi kami tampung. Selanjutnya, ini akan kami perjuangkan melalui forum-forum resmi di DPRD agar ada tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Hasil dari Reses I ini nantinya akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Melalui agenda ini, diharapkan terjalin demokrasi partisipatif di mana pembangunan benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah. (Pepi Irwan/US)
