Keseriusan Pemerintah Bangun Sekolah Rakyat di Ciamis
ungkapsebab.web.id, BERITA CIAMIS. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memperjuangkan pembangunan Program Sekolah Rakyat terus diperlihatkan, salah satunya melalui pengiriman surat resmi kepada Menteri Sosial RI dan komunikasi intensif antara Bupati Herdiat Sunarya dengan Menteri Sosial.
Herdiat menyatakan bahwa surat yang disampaikan merupakan bentuk silaturahmi sekaligus penyampaian harapan agar Kabupaten Ciamis dapat masuk dalam tahap pertama pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas nasional.
“Hingga saat ini Ciamis belum termasuk daerah penerima pada tahap awal pelaksanaan program tersebut,” jelasnya.
Namun, menurut Herdiat, Menteri Sosial merespons positif pengajuan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan memberikan satu syarat utama.
“Penyelesaian status lahan harus clear and clean paling lambat dua bulan,” ujar Herdiat.
Herdiat menegaskan bahwa apabila persyaratan tersebut dapat dipenuhi, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ciamis berpeluang direalisasikan pada tahun ini. Herdiat menilai respons tersebut sebagai kabar baik sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk segera menuntaskan persoalan administrasi lahan.
Terkait langkah yang dilakukan pemerintah daerah, Herdiat menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis kini memfokuskan upaya pada percepatan penyiapan lahan yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial.
“Pemerintah Kabupaten Ciamis memfokuskan langkah pada percepatan penyiapan lahan yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial,” katanya.
Sebagai opsi lokasi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengajukan wilayah Kecamatan Panjalu. Di kawasan tersebut tersedia beberapa bidang tanah dengan total luas lebih dari 50 hektare meskipun berada di beberapa titik.
Herdiat menilai lokasi tersebut strategis dan berpotensi memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat.
Namun demikian, Herdiat menegaskan bahwa lahan yang diajukan tidak boleh berada di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Lahan yang termasuk LP2B tidak dapat dikategorikan sebagai lahan clear and clean sesuai ketentuan Kementerian Sosial,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ciamis sempat mengajukan lokasi pembangunan di wilayah Maloya. Namun, berdasarkan hasil verifikasi, lahan tersebut dinyatakan tidak layak karena memiliki kontur tanah yang curam dan membutuhkan biaya besar untuk proses pematangan lahan.
Terkait status kepemilikan tanah desa, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyiapkan sejumlah skema penyelesaian, antara lain melalui tukar guling, hibah antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta pembelian lahan apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Herdiat menegaskan bahwa upaya menghadirkan Sekolah Rakyat dilandasi kebutuhan nyata masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Ciamis.
“Program ini diprioritaskan bagi masyarakat tidak mampu agar mereka mendapatkan hak pendidikan yang setara,” ujarnya.
BACA JUGA: Bupati Ciamis Dorong Realisasi Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Ciamis
Herdiat menambahkan bahwa Sekolah Rakyat akan menyediakan fasilitas pendidikan secara menyeluruh, mulai dari pendidikan formal, seragam sekolah, asrama, hingga konsumsi harian bagi peserta didik. Menurutnya, konsep tersebut bertujuan menjamin kesetaraan hak pendidikan antara masyarakat miskin dan masyarakat mampu.
Saat ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis berada di kisaran tujuh persen, dengan sebagian di antaranya termasuk kategori miskin ekstrem. Dengan waktu dua bulan yang diberikan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berpacu menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Sari/US)
