Transparansi Dana Desa Tanjungsari Dipertanyakan
ungkapsebab.com, BERITA CIAMIS. Puluhan warga Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, mendatangi Kantor Desa pada Rabu (22/10/2025). Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) serta mempertanyakan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Aksi tersebut dilakukan dalam bentuk audiensi antara warga, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Audiensi berlangsung tertib dan kondusif. Sejumlah perangkat desa, anggota BPD, serta aparat réplique Rolex kepolisian turut hadir untuk mengawal jalannya kegiatan. Warga menilai, pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka dalam mengelola anggaran publik yang bersumber dari Dana Desa. Mereka menuntut agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara jujur dan transparan.
Perwakilan warga, Aris, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan desa. Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang desa digunakan.
“Kami hanya ingin desa ini dikelola dengan jujur dan terbuka. Pemerintahan replica Rolex watches bukan kerajaan. Warga punya hak untuk bertanya, dan pemerintah wajib menjawab,” ujarnya dengan nada tegas.
Aris juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa. Menurutnya, BPD semestinya menjadi mitra kritis, bukan sekadar pelengkap administrasi. Ia bahkan meminta agar anggota BPD yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengundurkan diri.
“Kalau memang tidak sanggup, lebih baik mundur. Tapi kalau masih siap bekerja, jadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi agar Desa Tanjungsari bisa lebih baik ke depan,” tambahnya.
Menanggapi desakan warga, Ketua BPD Tanjungsari, Dede Abdul Rohman, mengakui Fake Rolex watches masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Ia berjanji akan memperbaiki kinerja lembaga yang dipimpinnya selama sisa masa jabatan yang masih berlangsung hingga Maret 2027.
“Kami masih punya waktu dua tahun lagi. Kami akan memperkuat fungsi pengawasan dan meminta pemerintah desa agar lebih terbuka terhadap semua kegiatan, sekecil apa pun itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tanjungsari, Maman Supriatman, menepis tudingan ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Ia menegaskan seluruh kegiatan telah dijalankan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan aturan yang berlaku.
“Semua anggaran kami kelola sesuai prosedur. Bila warga ingin mengetahui soal BLT, tunjangan guru, atau kegiatan fisik, silakan cek langsung kepada pelaksana kegiatan. Kami siap membuka data agar tidak terjadi kesalahpahaman,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Sadananya, Kompol Alan Dahlan, S.H., M.H., mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa kritik dan aspirasi adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bijak dan membangun.
BACA JUGA: Putra Jeje Wiradinata Mencuat di Bursa Ketua KONI
“Kita hidup di negara demokrasi. Masyarakat berhak menyampaikan kritik, saran, atau aspirasi, namun harus dilakukan secara arif, bijaksana, dan membangun. Jika ada ketidakpuasan, mari cari solusi bersama, bukan saling menjatuhkan,” tegasnya.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan bersama antara warga, pemerintah desa, dan BPD untuk memperbaiki komunikasi serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan BUMDes. Semua pihak berkomitmen menjadikan Desa Tanjungsari lebih akuntabel, terbuka, dan partisipatif demi kemajuan bersama. (Eddy/US)
