LP3D Meluruskan Informasi Tidak Tepat Terkait Desa Cicapar
ungkapsebab.com, BERITA CIAMIS. Lembaga Pengawasan Pengembangan Pembangunan Desa (LP3D) meluruskan sejumlah informasi yang dinilai tidak tepat terkait pemberitaan Desa Cicapar, Kabupaten Ciamis. Perwakilan LP3D, Andi Alifikri, menyebut bahwa klarifikasi ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak terus disuguhi kabar yang keliru.
Menurut Andi, derasnya arus informasi tanpa verifikasi hanya akan menimbulkan kesalahpahaman publik. Ia menegaskan, lembaga yang dipimpinnya berkewajiban untuk memberi penjelasan yang benar.
“Kami sebagai lembaga kontrol dan monitoring merasa perlu menyampaikan klarifikasi. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi salah, karena dampaknya bisa menyesatkan,” ujarnya.
Salah satu informasi yang ia soroti adalah isu penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 yang dikaitkan dengan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya. Menurut Andi, tuduhan tersebut tidak berdasar.
“Perlu diingat, pada periode itu beliau tidak menjabat sebagai bupati. Jadi, jelas ini salah alamat dan masuk kategori disinformasi,” tegasnya.
LP3D, lanjutnya, telah melakukan tabayun dengan sejumlah pihak, mulai dari organisasi kepala desa, inspektorat, hingga Unit Tipikor Polres Ciamis. Dari komunikasi tersebut, diperoleh informasi bahwa Desa Cicapar sebenarnya telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan persoalan internalnya.
Namun, kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Permasalahan yang seharusnya bisa selesai di forum desa justru dipelintir menjadi isu liar di masyarakat.
“Kasus Desa Cicapar sudah dibicarakan dalam musyawarah desa bersama BPD, DPMPD, dan inspektorat. Jadi, ketika fakta diputarbalikkan, ini bukan lagi sekadar kesalahpahaman, tapi sudah menyesatkan publik,” jelas Andi.
BACA JUGA: Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Momentum Perkuat Persatuan
Andi juga menekankan bahwa saat ini Desa Cicapar masih dalam proses penyelidikan terkait sejumlah kasus. Karena itu, pihaknya meminta agar semua pihak menahan diri dan tidak menyebarkan isu yang tidak terkonfirmasi.
“Kasihan masyarakat kalau terus dijejali kabar yang salah kaprah. Kepala daerah itu milik semua warga, bukan kelompok tertentu. Informasi publik harus benar agar tidak menimbulkan rumor membingungkan,” pungkasnya. (Pepy, ungkapsebab.com)
