FPKPP Gelar Audensi Bersama Dinas Kesehatan Ciamis
Ungkapsebab.com, BERITA CIAMIS. Forum Pengawas Kinerja Pelayanan Publik (FPKPP) Kabupaten Ciamis menggelar audiensi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis pada Kamis (19/06/2025), bertempat di Aula Dinas Kesehatan. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal dan meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Audiensi dipimpin langsung oleh Koordinator FPKPP, Ganesha Henukh. Dalam kesempatan tersebut, Ganesha menyampaikan berbagai aspirasi, kritik, serta masukan konstruktif terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain adalah pelayanan yang belum optimal serta kendala akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami hadir untuk menyampaikan langsung kepada pihak terkait agar pelayanan kesehatan di Ciamis menjadi lebih baik, terbuka, dan akuntabel,” ujar Ganesha.
Ganesha juga menyoroti, keterlambatan proses rujukan dari puskesmas ke RSUD yang kerap dikeluhkan masyarakat. Selain itu, Ganesha menekankan pentingnya sikap ramah dan humanis dari petugas kesehatan dalam melayani pasien.
“Pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan tidak hanya dari sisi teknis, tapi juga dari sisi sikap. Jangan sampai ada petugas yang jutek atau tidak bersahabat. Pasien harus dilayani dengan empati,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas sekdis Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Anton Apriantono menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan FPKPP. Ganesha menyatakan bahwa berbagai keluhan yang disampaikan, akan menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan pelayanan ke depan.
“Kami sangat menghargai masukan dari FPKPP. Ini menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas layanan, baik di RSUD maupun puskesmas, termasuk pelayanan bagi masyarakat kurang mampu,” ungkap
Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas Kesehatan juga mengakui adanya sejumlah keluhan dari masyarakat, terutama terkait ketidakadilan dan kurangnya responsivitas dalam pelayanan kesehatan.
“Kami menerima banyak laporan terkait kurang responsifnya petugas dan belum terpenuhinya prinsip keadilan dalam pelayanan. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujar perwakilan Dinas Kesehatan.
Anton menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus selalu dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik dalam kondisi darurat maupun non-darurat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
“Tidak boleh ada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan akibat kekurangan kami. Prinsip keadilan dan kemanusiaan harus menjadi dasar dalam setiap pelayanan,” tambahnya.
Selain itu, sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit juga menjadi sorotan. Beberapa kendala di lapangan, seperti status kepesertaan BPJS yang tiba-tiba tidak aktif, kerap menghambat pelayanan.
“Banyak masyarakat mengeluhkan status BPJS yang tadinya aktif menjadi tidak aktif secara mendadak. Ini perlu adanya koordinasi lebih intensif antara puskesmas, rumah sakit, dan BPJS agar tidak merugikan pasien,” ujar salah satu peserta audiensi.
BACA JUGA : Bupati Ciamis Serahkan Kadeudeuh dan Duka Wafat
Dinas Kesehatan juga menanggapi masukan terkait sikap petugas kesehatan yang dinilai kurang ramah dan kurang profesional. Mereka mengakui bahwa masih terdapat laporan terkait hal tersebut.
“Masukan ini akan kami tindak lanjuti. Ke depan, kami akan rutin melakukan pembinaan dan edukasi, minimal setiap bulan, khususnya bagi petugas puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan,” pungkasnya. (Sari, Ungkapsebab.com)
