Perkuat Struktur Organisasi PPDI Lantik Dua Pengurus Kecamatan
ungkapsebab com. BERITA CIAMIS Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis terus memperkuat struktur organisasinya di tingkat kecamatan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme perangkat desa. Pada Jumat (25/04/2025), dua kepengurusan baru resmi dilantik untuk wilayah Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Sadananya.
Pelantikan berlangsung dalam dua sesi: pagi hari di Kecamatan Lakbok dan dilanjutkan siang hingga sore di Aula Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya. Kedua kepengurusan akan menjalankan amanah organisasi untuk masa bakti 2025–2030.
Ketua PPDI Ciamis, Ahmad Himawan yang dikenal luas dengan sapaan Mas Ahim, menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru membawa angin segar bagi organisasi.
“Sangat penting sekali semangat kolaboratif dai semua pihak dalam mengembangkan kapasitas perangkat desa,” ujarnya
Kinerja Unggul, Kesejahteraan Mengikut
Dalam sambutannya, Mas Ahim mengingatkan bahwa tugas utama perangkat desa adalah melayani masyarakat. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kerja adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat.
“Ketika kinerja meningkat dan kualitas pelayanan desa membaik, kesejahteraan akan mengikuti. Aktif dalam organisasi itu penting, tapi jangan pernah mengabaikan tanggung jawab di desa,” ucapnya
Program Pelatihan dan Pendampingan Disiapkan
Mas Ahim mengungkapkan untuk mendorong peningkatan kapasitas perangkat desa, PPDI Ciamis berencana menginisiasi program pelatihan teknis dan pendampingan. Salah satu fokusnya adalah pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang selama ini masih menjadi kendala teknis di berbagai desa.
“Keberhasilan pembangunan desa dimulai dari perencanaan yang matang. Pelatihan penyusunan RAB sangat dibutuhkan agar perencanaan program bisa lebih terarah dan seragam,” jelasnya.
Isu Strategis: Koperasi dan Anggaran Ketahanan Pangan
Selain isu peningkatan kapasitas, Mas Ahim juga menyinggung beberapa tantangan strategis yang tengah dihadapi PPDI, seperti rencana pembentukan Koperasi Merah Putih dan persoalan pengalokasian 20% anggaran ketahanan pangan yang semestinya disalurkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BACA JUGA : kpu ciamis catat 961 462 pemilih pada triwulan I 2025
“Oleh sebab itu PPDI berkomitmen untuk segera menjalin koordinasi dengan DPMD, dinas koperasi, dan Pemkab Ciamis guna mencari solusi atas persoalan tersebut,” ungkapnya.
Desak Pemerataan Admin Digitalisasi
Dalam era digitalisasi desa, Mas Ahim juga menyoroti masih terbatasnya tenaga admin yang memahami sistem di tingkat kecamatan. Ia mengusulkan agar DPMD menambah jumlah admin atau memberikan pelatihan kepada kasi pemerintahan agar bisa menjalankan fungsi admin teknis.
“Kita butuh respons cepat. Akan jauh lebih efektif jika proses konsultasi bisa langsung dilakukan di tingkat kecamatan tanpa harus selalu ke kabupaten,” tegasnya.
Dengan pelantikan dua kepengurusan baru ini, PPDI Ciamis berharap bisa semakin solid dalam memperjuangkan hak dan meningkatkan kompetensi perangkat desa, sekaligus memastikan desa sebagai garda terdepan pelayanan publik terus berkembang secara profesional dan berkelanjutan. (Acip/ungkapsebab com)
