Warga Banjar Tunggu Bukti Janji Kampanye
ungkapsebab.com, BERITA BANJAR. Program Kartu BERDAYA, yang digadang-gadang menjadi solusi kesejahteraan warga Banjar oleh pasangan Sudarsono-Supriana saat Pilwalkot 2024, kini mulai dipertanyakan publik. Usai terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, masyarakat belum melihat langkah konkret dari pemerintah kota dalam mengimplementasikan program ini.
Warga mulai bertanya-tanya, apakah program Kartu BERDAYA benar-benar akan dilaksanakan atau sekadar janji manis saat kampanye. Keraguan mulai bermunculan di tengah masyarakat karena belum ada petunjuk teknis, sosialisasi resmi, maupun pelaksanaan nyata di lapangan.
Kelurahan Kewalahan Jawab Pertanyaan Warga
Di tingkat kelurahan, kebingungan warga mulai berdampak. Salah satunya terjadi di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman. Lurah Hegarsari, Angga Tri Permana, mengaku tidak pernah menerima instruksi resmi dari pemerintah kota terkait program tersebut.
“Kalau instruksi dari Wali Kota untuk kelurahan belum ada,” ujar Angga saat ditemui di kantornya.
Meski tidak ada arahan formal, Angga mengaku mengambil inisiatif sendiri. Ia menjelaskan bahwa dengan seizin Camat Pataruman, dirinya memutuskan untuk mulai mengumpulkan data pemegang Kartu BERDAYA dari tingkat RT dan RW.
“Daripada warga terus bertanya tanpa jawaban, lebih baik kami mulai dari pendataan dulu. Tapi ini baru langkah antisipatif, belum implementasi,” katanya.
Masyarakat Masih Bingung dan Bertanya-Tanya
Kebingungan juga dirasakan langsung oleh warga. Eni Dewi Susanti, salah satu pemegang kartu BERDAYA, mengungkapkan bahwa ia belum tahu manfaat pasti dari kartu tersebut.
“Saya cuma disuruh RT ngumpulin fotokopi Kartu BERDAYA, KK, dan KTP ke kelurahan. Tapi setelah itu nggak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi masih bingung sebenarnya buat apa,” ucap Eni, pada Rabu (16/04/2025).
Warga lainnya juga mengaku khawatir jika program ini hanya menjadi alat politik semata, bukan program kesejahteraan yang betul-betul dijalankan.
Pemerintah Kota Janji Akan Realisasikan Program
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Banjar Sudarsono menyampaikan bahwa program Kartu BERDAYA sedang dalam tahap pendataan ulang. Ia menjelaskan bahwa pendataan dilakukan melalui Koordinator Lapangan (Korlap) di setiap desa dan kelurahan.
“Kita instruksikan Korlap untuk kumpulkan data pemegang kartu. Setiap KK akan dicatat program bantuannya, dan akan diusulkan ke Pemkot setiap tahun anggaran selama lima tahun,” terang Sudarsono melalui sambungan telepon.
Ia menegaskan bahwa Kartu BERDAYA ditujukan untuk warga pra-sejahtera dan miskin ekstrem. Program ini mencakup bantuan pendidikan, modal usaha mikro, santunan untuk yatim, lansia, dhuafa, serta keluarga miskin ekstrem. Namun ia juga menambahkan bahwa warga yang sudah menerima bantuan seperti PKH atau dari Baznas tidak akan menerima bantuan ganda.
BACA JUGA: Parkir Elektronik, Inovasi Digital Alun-Alun Ciamis
Tantangan Implementasi dan Harapan Publik
Meski sudah dijanjikan, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan: mulai dari koordinasi lintas dinas, ketersediaan anggaran, hingga kejelasan sasaran penerima. Masyarakat mendesak agar pemerintah kota bertindak lebih terbuka, sistematis, dan segera memberikan penjelasan resmi.
Warga tidak menolak program ini, justru berharap besar. Tapi harapan itu bisa berubah menjadi kekecewaan jika tak ada kejelasan dan tindakan nyata. Pemerintah harus sadar, kepercayaan publik bukan sekadar diraih saat kampanye, tapi dibuktikan setelahnya. (Johan/ungkapsebab.com)
