Reses DPRD Banjar, Aspirasi Warga Belum Tersentuh
ungkapsebab.web.id, BERITA BANJAR. Kegiatan reses anggota DPRD Kota Banjar dari Fraksi PDI Perjuangan, Dalijo, di Lingkungan Sumanding Wetan RW 22, Kelurahan Mekarsari, Senin (30/3/2026), menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang selama ini belum terselesaikan.
Sekitar 50 warga hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka memanfaatkan momentum reses sebagai sarana menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing, mulai dari infrastruktur hingga kebutuhan sosial.
Dalam forum yang berlangsung sederhana itu, warga secara bergantian menyampaikan keluhan. Sejumlah warga menyoroti kondisi jalan lingkungan yang rusak dan belum mendapat perbaikan. Selain itu, saluran drainase yang dinilai tidak optimal juga menjadi perhatian karena kerap menimbulkan genangan air saat hujan.
Tak hanya soal infrastruktur, warga juga mengungkapkan keterbatasan bantuan sosial yang dirasakan belum merata. Mereka berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara adil.
Menanggapi hal tersebut, Dalijo menyatakan bahwa reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan dicatat dan diperjuangkan sesuai mekanisme yang ada.
“Reses ini memang menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Namun, suasana forum berubah ketika Dalijo menyampaikan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah. Ia mengakui bahwa tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan dalam waktu dekat.
“Saya hanya bisa menampung aspirasi masyarakat. Untuk tahun ini, memang belum ada program yang bisa direalisasikan,” kata Dalijo secara langsung di hadapan warga.
Pernyataan tersebut memunculkan kekecewaan tersirat di kalangan warga. Harapan akan adanya kepastian program harus berhadapan dengan fakta keterbatasan anggaran daerah.
Dalijo menegaskan bahwa aspirasi warga tetap akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Banjar untuk dibahas dalam perencanaan pembangunan. Namun, ia juga menekankan bahwa keputusan realisasi bukan sepenuhnya berada di tangan legislatif.
“Setelah saya tampung, akan saya sampaikan ke pemerintah kota. Soal direalisasikan atau tidak, itu di luar kewenangan saya,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini menjadi kendala utama dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Menurutnya, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah untuk menetapkan skala prioritas.
“Keuangan pemerintah saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Itu yang menjadi hambatan utama,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara aspirasi masyarakat dan kemampuan realisasi pemerintah. Reses yang diharapkan menjadi jembatan solusi, justru menegaskan tantangan besar dalam pembangunan daerah.
Meski demikian, warga tetap berharap aspirasi mereka tidak berhenti sebagai catatan administratif. Mereka meminta adanya langkah konkret, meski bertahap, agar kebutuhan mendasar tetap mendapat perhatian.
BACA JUGA: RSUD Pandega 6 Tahun DpR Soroti Peningkatan Layanan
Di akhir kegiatan, Dalijo menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif menyampaikan kebutuhan dan mengawal proses pembangunan.
Reses ini menjadi cerminan bahwa komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat masih berjalan. Namun, persoalan klasik berupa keterbatasan anggaran kembali menjadi sorotan yang membutuhkan solusi nyata dan terukur. (Dena A Kurnia)
