Bahasa Anggaran Kabur di Belanja Jaringan Kominfo

ungkapsebab.web.id, BERITA TASIKMALAYA RAYA.  Penggunaan bahasa dalam dokumen anggaran publik bukan perkara sepele. Ia bukan sekadar istilah teknis atau gaya administrasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, bahasa adalah alat penjelas sekaligus penentu arah pertanggungjawaban. Karena itu, ketika sebuah nomenklatur anggaran disusun secara kabur dan tidak lazim, publik berhak bertanya: ada apa di baliknya?

Selama beberapa tahun terakhir, belanja jaringan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tasikmalaya memunculkan pertanyaan serius. Salah satu pos anggaran yang konsisten muncul adalah “belanja fiber optik”, berdampingan dengan pos lain bernama “belanja internet dedicated”. Sekilas terdengar teknis dan modern. Namun jika dicermati lebih dalam, penggunaan istilah tersebut justru menyimpan kejanggalan mendasar.

Fiber optik adalah media fisik. Ia berupa kabel dan perangkat jaringan yang secara hukum dan administrasi tergolong barang atau aset. Jika pemerintah daerah menuliskan “belanja fiber optik”, maka secara logika keuangan negara, yang dibeli adalah barang. Konsekuensinya jelas: barang tersebut harus tercatat sebagai Barang Milik Daerah, memiliki inventaris, umur manfaat, lokasi pemasangan, dan dokumen serah terima yang lengkap.

Masalahnya, belanja dengan nomenklatur tersebut muncul berulang dari tahun ke tahun. Ini menimbulkan pertanyaan logis: apakah setiap tahun pemerintah daerah membeli kabel fiber optik baru? Apakah jaringan yang lama dibongkar, diganti, atau dinyatakan rusak? Atau sebenarnya yang dibayar adalah layanan, tetapi ditulis seolah-olah barang?

Di banyak daerah lain, persoalan ini diselesaikan secara sederhana dan transparan. Mereka menyebut “langganan internet”, “belanja bandwidth”, atau “sewa infrastruktur jaringan”. Istilah-istilah itu secara tegas memisahkan antara layanan dan aset. Dengan begitu, audit menjadi lebih mudah dan pertanggungjawaban menjadi lebih terang.

Ketika Kota Tasikmalaya memilih istilah yang berbeda dan tidak lazim, kecurigaan publik menjadi wajar. Apalagi jika dikaitkan dengan fakta bahwa di saat yang sama, pemerintah daerah tetap membeli layanan internet dedicated secara terpisah. Padahal, secara teknis dan ekonomis, jaringan intranet berbasis fiber dan koneksi internet seharusnya bisa diintegrasikan dalam satu sistem backbone.

Pemisahan paket anggaran yang berlangsung konsisten dari tahun ke tahun memperkuat dugaan bahwa ini bukan sekadar kekeliruan administratif. Dalam praktik pengadaan, pemisahan yang berulang sering kali menunjukkan adanya desain kebijakan tertentu. Dan di sinilah bahasa anggaran memainkan peran krusial: ia bisa menjadi tirai yang menutupi substansi belanja sebenarnya.

BACA JUGA: Bupati Ciamis Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah 2025

Redaksi tidak menuduh, tetapi menilai ada kebutuhan mendesak untuk klarifikasi terbuka. Kominfo Kota Tasikmalaya perlu menjelaskan secara rinci: apakah yang dimaksud “belanja fiber optik” adalah pembelian aset atau pembayaran layanan? Jika aset, di mana wujudnya dan bagaimana pencatatannya? Jika layanan, mengapa tidak ditulis secara jujur dan lazim?

Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, kejelasan bahasa adalah fondasi akuntabilitas. Ketika bahasa dibuat kabur, kepercayaan publik ikut terkikis. Karena itu, pembenahan tidak cukup dilakukan di level teknis jaringan, tetapi harus dimulai dari keberanian menggunakan bahasa anggaran yang jujur, terang, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Redaktur)