Defisit Anggaran Tunjangan Anggota DPRD Jadi Sorotan
ungkapsebab com. BERITA CIAMIS. Di tengah defisit anggaran yang terus menghantui Kabupaten Ciamis, alokasi tunjangan untuk anggota DPRD kembali menuai sorotan tajam.
Kebijakan yang dinilai tidak adaptif terhadap kondisi keuangan daerah ini dipertanyakan efektivitas dan urgensinya dalam mendorong kinerja legislatif maupun pembangunan daerah.
Kebijakan Tunjangan Dinilai Tak Relevan dengan Situasi Fiskal
Besarnya tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD Ciamis diatur melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7 Tahun 2020, yang merevisi dua regulasi sebelumnya mengenai hak keuangan dan administratif anggota dewan.
Fasilitas tersebut mencakup tunjangan perumahan, transportasi, uang kehormatan, hingga honorarium bulanan.
Namun, publik mempertanyakan urgensi dan akuntabilitas dari anggaran tersebut. Di tengah tekanan kebutuhan pembangunan dan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengeluaran tetap yang cukup besar untuk lembaga legislatif dinilai membebani keuangan daerah.
Ketimpangan Hak dan Kinerja Legislator Disorot Publik
Pengamat kebijakan publik, Dedi Setiabudi, menilai pemberian tunjangan yang mencapai belasan juta rupiah per anggota DPRD per bulan belum menunjukkan korelasi langsung dengan peningkatan kinerja legislatif.
“Dengan tunjangan rumah sebesar Rp8 juta dan transportasi Rp9 juta per bulan, masyarakat berharap kinerja mereka juga meningkat secara signifikan,” ujar Dedi Senin (05/05/2025)
Edi memberikan kritikan pada pemberian tunjangan rumah kepada anggota dewan yang memilih tidak tinggal di rumah dinas.
“Jika mereka tinggal jauh dari kantor, jelas ini mengurangi efektivitas kerja mereka karena energi habis di jalan,” ucapnya
Publik Desak Evaluasi Menyeluruh terhadap Belanja Politikus
Menurut Dedi tingginya belanja politisi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih ketika anggaran daerah tengah mengalami defisit yang berkepanjangan.
BACA JUGA : hypno-educare-gabungan-hypnosis-dan-nlp-masuk-lid/
Dedi menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap skema tunjangan DPRD agar anggaran lebih efisien dan berdampak nyata pada pelayanan publik.
“Kita tidak bisa bicara efisiensi anggaran kalau sektor politis seperti ini tidak ikut dievaluasi. Semua pihak harus bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan keuangan daerah,” tegasnya.
Dedi mendorong Pemkab Ciamis untuk segera melakukan peninjauan terhadap regulasi yang ada dan menyelaraskan seluruh pos anggaran dengan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Jangan hanya sektor teknis yang ditekan. Beban belanja tetap, termasuk untuk DPRD, juga harus disesuaikan dengan realitas fiskal,” pungkasnya. (Acip/ungkapsebab com)
